Selamat Datang di Website Sat Reskrim

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa, kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar.

Anggaran Lidik-Sidik Sat Reskrim

Transparansi Alokasi Anggaran Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung T.A. 2016. Dasar Petikan DIPA Nomor : SP-DIPA-060.01.2.642822/2016, Tanggal 07 Desember 2015

Sejarah Singkat Reskrim Polrestabes Bandung

Sejarah terbentuknya Satuan Reserse tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

Transparansi Penyidikan Reskrim

Transparansi Penyidikan Sat Reskrim Polrestabes Bandung.

SP2HP Online Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) diberikan oleh Penyidik kepada pihak yang tengah berperkara, guna mengetahui sejauhmana perkara tesebut ditangani

Layanan Pengaduan

Sat Reskrim Polrestabes Bandung, disamping menerima informasi terkait masalah Penyidikan, juga sebagai Kontrol Perkara guna lebih meningkatkan Pelayanan, khususnya kepada masyarakat yang sedang berperkara

Tampilkan postingan dengan label perundang-undangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label perundang-undangan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 09 November 2012

Kumpulan Undang-undang Tahun 2011


Kumpulan Undang-undang Tahun 2011

Untuk melakukan download file-nya, silahkan klik disini atau dapat juga dengan meng-klik Judul di atas. di bawah ini :

 

 

 


No
Nama
Tentang
1.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011
Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
2.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik .
3.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2011
Transfer Dana.
4.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2011
Informasi Geospasial.
5.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2011
Akuntan Publik .
6.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
Keimegrasian.
7.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011
Mata Uang.
8.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
9.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
10.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
12.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
13.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011
Penanganan Fakir Miskin.
14.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2011
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
15.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2011
Penyelengara Pemilihan Umum.
16.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2011
Bantuan Hukum.
17.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2011
Intelijen Negara.
18.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial .
19.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2011
Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (KONVENSI Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
20.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2011
Rumah Susun.
21.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011
Otoritas Jasa Keuangan.
22.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2011
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
23.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
Pengelolaan Zakat.
24.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kumpulan Undang-undang Tahun 2012

Kumpulan Undang-undang Tahun 2012

Untuk melakukan download file-nya, silahkan klik disini atau dapat juga dengan meng-klik Judul di atas. di bawah ini :

No
Nama
Tentang
1.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2012
Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Confrehensive Nuclear-Test-Ban Treaty).
2.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2012
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters).
4.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2012
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
5.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2012
Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (KONVENSI Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme).
6.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2012
Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (KONVENSI Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya).
7.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2012
Penanganan Konflik Sosial.
8.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2012
Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (PROTOKOL Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).
10.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2012
Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (PROTOKOL Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak).
11.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Sistem Peradilan Pidana Anak.
12.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012
Pendidikan Tinggi.
13.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2012
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
15.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2012
Veteran Republik Indonesia.
16.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2012
Industri Pertahanan