Selamat Datang di Website Sat Reskrim

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa, kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar.

Anggaran Lidik-Sidik Sat Reskrim

Transparansi Alokasi Anggaran Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung T.A. 2016. Dasar Petikan DIPA Nomor : SP-DIPA-060.01.2.642822/2016, Tanggal 07 Desember 2015

Sejarah Singkat Reskrim Polrestabes Bandung

Sejarah terbentuknya Satuan Reserse tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

Transparansi Penyidikan Reskrim

Transparansi Penyidikan Sat Reskrim Polrestabes Bandung.

SP2HP Online Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) diberikan oleh Penyidik kepada pihak yang tengah berperkara, guna mengetahui sejauhmana perkara tesebut ditangani

Layanan Pengaduan

Sat Reskrim Polrestabes Bandung, disamping menerima informasi terkait masalah Penyidikan, juga sebagai Kontrol Perkara guna lebih meningkatkan Pelayanan, khususnya kepada masyarakat yang sedang berperkara

Kamis, 14 Juli 2016

Anggaran Lidik-Sidik Sat Reskrim

ALOKASI ANGGARAN
SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRES KOTA BESAR BANDUNG T.A. 2016



DASAR PETIKAN DIPA
NOMOR : SP-DIPA-060.01.2.642822/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015

Kamis, 02 Juni 2016

Standard Operating Procedure (SOP)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG

Notes :

Bagi Anda yang membutuhkan untuk download isi PILUN, silahkan klik pada links masing-masing ISI PILUN tersebut.

DAFTAR PIRANTI LUNAK (PILUN)
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES BANDUNG


NO NO PILUN ISI PILUN (bisa diunduh)
1 UURI NO 73 TH 1958 KUHP KUHP
2 PP NO 58 TH 2010 PERUBAHAN KUHAP
3 UURI NO 2 TH 2002 POLRI
4 UU 13 TH 2006 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
5 UU DARURAT NO 12 TH 1951 SAJAM , SENPI & HANDAK
6 UURI NO 14 TH 2009 PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK
7 UURI NO 16 TH 2011 BANTUAN HUKUM
8 UURI NO 41 TH 1999 KEHUTANAN
9 UURI NO 23 TH 1992 KESEHATAN
10 UURI NO 7 TH 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
11 UURI NO 2 TH 2012 PENGADAAN TANAH BAGI KEP UMUM
12 UURI NO 32 TH 2009 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
13 UURI NO 1 TH 1974 PERKAWINAN
14 UURI NO 11 TH 2011 PERUMAHAN PEMUKIMAN
15 UURI NO 11 TH 2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
16 UURI NO 20 TH 2008 USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
17 UURI NO 42 TH 1999 JAMINAN FIDUSIA
18 UURI NO 24 TH 2013 ADMIN KEPENDUDUKAN
19 UURI NO 35 TH 2014 PERUBAHAN PEREMPUAN DAN ANAK
20 UURI NO 14 TH 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
21 PERKAP NO 7 TH 2013 PENDAPAT DI MUKA UMUM
22 UURI NO 20 TH 2001 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
23 UURI NO 8 TH 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN
24 UURI NO 11 TH 2008 ITE
25 UURI NO 28 YH 2014 HAK CIPTA
26 UURI NO 40 TH 1999 PERS
27 UURI NO 25 TH 2003 PENCUCIAN UANG
28 UURI NO 32 TH 2002 PENYIARAN
29 UURI NO 15 TH 2001 MERK
30 PERKAP NO 1 TH 2009 PENGGUNAAN KEKUATAN DLM TINDAKAN KEPOLISIAN
31 PERKABA RESKRIM NO 1 TH 2014 PERENCANAAN PENYIDIKAN TP
32 PERKABA RESKRIM NO 2 TH 2014 PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TP
33 PERKABA RESKRIM NO 3 TH 2014 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TP
34 PERKABA RESKRIM NO 4 TH 2014 PENGAWASAN PENYIDIKAN TP
35 PERKAP NO 8 TH 2009 IMPLENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM
36 PERKAP NO 14 TH 2012 MANAJEMEN SIDIK TP
37 PERKAP NO 10 TH 2009 TATA CARA PERMINTAAN RIKSA TKP DAN BARBUK
38 PERKAP NO 6 TH 2010 MANAJEMEN PENYIDIKAN BAGI PPNS
39 PERKAP NO 20 TH 2010 KORWASBIN PENYIDIKAN PPNS
40 PERKAP NO 15 TH 2006 KODE ETIK PROFESI PENYIDIK POLRI
41 PERKAP NO 10 TH 2010 TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI
42 PERKAP NO 12 TH 2009 WASDAL PENANGANAN PERKARA PIDANA
43 SOP KABARESKRIM TH 2009 SISTEM PENGAWASAN PENYIDIKAN ELEKTRONIK (SPPe)
44 SOP KABARESKRIM TH 2009 PEDOMAN PENANGANAN DUMAS
45 PERKAP NO 4 TH 2015 PERAWATAN TAHANAN
46 PERKAP NO 15 TH 2007 TULISAN DINAS
47 PERKAP NO 11 TH 2013 MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
48 PERKAP NO 10 TH 2007 OTK UNIT PPA
49 PERKAP NO 7 TH 2012 PENDAPAT DIMUKA UMUM
50 PERKAP NO 8 TH 2007 POLMAS
51 PERKAP NO 16 TH 2007 TATA NASKAH
52 PERKAP NO 21 TH 2011 SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN
53 PERKAP NO 22 TH 2011 ADMINISTRASI PERWABKEU POLRI
54 PERKAP NO 26 TH 2011 DIKLAT PPNS
55 PERKAP NO 16 TH 2011 MANAJEMEN KINERJA
56 PERKAP NO 6 TH 2011 TUNJANGAN KINERJA
57 PERKAP NO 7 TH 2008 PEDOMAN DASAR STRATEGI RUANG PELAYANAN KHUSUS
58 PERKAP NO 9 TH 2008 TATA CARA PENYELENGGARAAN YAN,
PENGAMANAN DAN PENANGANAN
PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI
MUKA UMUM
59 PERKAP NO 3 TH 2009 SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
60 PERKAP NO 7 TH 2009 SISTEM LAPORAN GANGGUAN KAMTIBMAS
61 PERKAP NO 10 TH 2009 TATA CARA DAN PERSYARATAN
PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS
KRIMINALISTIK TKP
62 PERKAP NO 17 TH 2009 MANAJEMEN PENANGGULAN BENCANA
63 PERKAP NO 5 TH 2010 TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT
PEMANTAUAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
64 PERKAP NO 8 TH 2010 TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA
BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA
65 PERKAP NO 11 TH 2010 PENANGANAN PENJINAKAN BOM
66 PERKAP NO 12 TH 2010 TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
67 PERKAP NO 14 TH 2010 PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIOAKTIF
68 PERKAP NO 15 TH 2010 PENYELENGGARAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL POLRI
69 PERKAP NO 16 TH 2010 TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN POLRI
70 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 001 TH 2013 PENERIMAAN LP
71 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 002 TH 2013 PENYIDIKAN
72 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 003 TH 2013 PEMANGGILAN
73 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 004 TH 2013 PEMERIKSAAN
74 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 005 TH 2013 SELRA
75 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 006 TH 2013 PENYITAAN
76 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 007 TH 2013 PENGGELEDAHAN
77 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 008 TH 2013 PENANGKAPAN
78 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 009 TH 2013 PENAHANAN
79 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 010 TH 2013 KELOLA DAN SIMPAN BARBUK
80 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 011 TH 2013 OLAH TKP
81 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 012 TH 2013 NASKAH DINAS
82 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 013 TH 2013 PENGAJUAN GAR LIDIK SIDIK
83 SOP KABARESKRIM TH 2010 PENANGANAN DAN YAN TERHADAP SAKSI
84 SOP KAPOLRESTABES BDG NO 014 TH 2013 KRING RESERSE
85 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 002 TH 2013 PENYIDIKAN
86 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 003 TH 2013 PEMANGGILAN
87 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 004 TH 2013 PEMERIKSAAN
88 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 005 TH 2013 SELRA
89 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 006 TH 2013 PENYITAAN
90 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 007 TH 2013 PENGGELEDAHAN
91 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 008 TH 2013 PENANGKAPAN
92 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 009 TH 2013 PENAHANAN
93 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 010 TH 2013 PENANGANAN BARBUK
94 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 011 TH 2013 OLAH TKP
95 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 012 TH 2013 NASKAH DINAS
96 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 013 TH 2013 ANGGARAN LIDIK SIDIK
97 PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 014 TH 2013 REKONSTRUKSI

Senin, 04 November 2013

SP2HP - LP/2420/X/2013/JBR/POLRESTABES


SP2HP - LP/2562/X/2013/JBR/POLRESTABES



Jumat, 09 November 2012

Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum; hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964), yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
Urutannya adalah sebagai berikut :


1. Hukum perdata Indonesia
2. Hukum pidana Indonesia
3. Hukum tata negara
4. Hukum tata usaha (administrasi) negara
5. Hukum acara perdata Indonesia
6. Hukum acara pidana Indonesia
     6.1 Asas dalam hukum acara pidana
7. Hukum antar tata hukum
8. Hukum adat di Indonesia
9. Hukum Islam di Indonesia
10. Istilah hukum
     10.1 Advokat
     10.2 Advokat dan pengacara
     10.3 Konsultan hukum
     10.4 Jaksa dan polisi
11. Lihat pula
12. Rujukan
13. Pranala luar

Disini kami tidak akan membahas definisi satu-persatu dari urut-urutan di atas, namun kami telah menyediakan Kitab Undang-undang dalam bentuk file yang dapat Anda download, sebagai berikut :
  1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), dan
  3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kumpulan Undang-undang Tahun 2011


Kumpulan Undang-undang Tahun 2011

Untuk melakukan download file-nya, silahkan klik disini atau dapat juga dengan meng-klik Judul di atas. di bawah ini :

 

 

 


No
Nama
Tentang
1.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011
Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
2.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik .
3.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2011
Transfer Dana.
4.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2011
Informasi Geospasial.
5.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2011
Akuntan Publik .
6.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
Keimegrasian.
7.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011
Mata Uang.
8.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
9.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
10.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
12.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
13.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011
Penanganan Fakir Miskin.
14.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2011
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
15.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2011
Penyelengara Pemilihan Umum.
16.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2011
Bantuan Hukum.
17.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2011
Intelijen Negara.
18.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial .
19.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2011
Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (KONVENSI Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
20.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2011
Rumah Susun.
21.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011
Otoritas Jasa Keuangan.
22.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2011
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
23.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
Pengelolaan Zakat.
24.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kumpulan Undang-undang Tahun 2012

Kumpulan Undang-undang Tahun 2012

Untuk melakukan download file-nya, silahkan klik disini atau dapat juga dengan meng-klik Judul di atas. di bawah ini :

No
Nama
Tentang
1.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2012
Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Confrehensive Nuclear-Test-Ban Treaty).
2.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2012
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters).
4.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2012
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
5.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2012
Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (KONVENSI Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme).
6.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2012
Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (KONVENSI Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya).
7.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2012
Penanganan Konflik Sosial.
8.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2012
Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (PROTOKOL Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).
10.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2012
Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (PROTOKOL Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak).
11.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Sistem Peradilan Pidana Anak.
12.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012
Pendidikan Tinggi.
13.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2012
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
15.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2012
Veteran Republik Indonesia.
16.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2012
Industri Pertahanan