Alokasi Anggaran Sat Reskrim 2019

Alokasi Anggaran Lidik-Sidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Tahun Anggaran (TA) 2019 adalah sebesar Rp. 3.791.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). Sesuai dengan Dasar Petikan DIPA Nomor : SP DIPA-060.01.2.642822/2019, tanggal 05 Desember 2018. Untuk rincian lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Selengkapnya...

Anggaran Lidik-Sidik TA. 2019

Alokasi Anggaran Lidik-Sidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Tahun Anggaran (TA) 2019 adalah sebesar Rp. 3.791.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
Sesuai dengan Dasar Petikan DIPA Nomor : SP DIPA-060.01.2.642822/2019, tanggal 05 Desember 2018.
Untuk rincian lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Selengkapnya...

Anggaran Lidik-Sidik Sat Reskrim

ALOKASI ANGGARAN
SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRES KOTA BESAR BANDUNG T.A. 2016

DASAR PETIKAN DIPA

NOMOR : SP-DIPA-060.01.2.642822/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015

Selengkapnya...

Standard Operating Procedure (SOP)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG

Notes :

Bagi Anda yang membutuhkan untuk download isi PILUN, silahkan klik pada links masing-masing ISI PILUN tersebut.

DAFTAR PIRANTI LUNAK (PILUN)
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES BANDUNG

NO	NO PILUN	ISI PILUN (bisa diunduh)
1	UURI NO 73 TH 1958 KUHP	KUHP
2	PP NO 58 TH 2010	PERUBAHAN KUHAP
3	UURI NO 2 TH 2002	POLRI
4	UU 13 TH 2006	PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
5	UU DARURAT NO 12 TH 1951	SAJAM , SENPI & HANDAK
6	UURI NO 14 TH 2009	PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK
7	UURI NO 16 TH 2011	BANTUAN HUKUM
8	UURI NO 41 TH 1999	KEHUTANAN
9	UURI NO 23 TH 1992	KESEHATAN
10	UURI NO 7 TH 2012	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
11	UURI NO 2 TH 2012	PENGADAAN TANAH BAGI KEP UMUM
12	UURI NO 32 TH 2009	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
13	UURI NO 1 TH 1974	PERKAWINAN
14	UURI NO 11 TH 2011	PERUMAHAN PEMUKIMAN
15	UURI NO 11 TH 2012	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
16	UURI NO 20 TH 2008	USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
17	UURI NO 42 TH 1999	JAMINAN FIDUSIA
18	UURI NO 24 TH 2013	ADMIN KEPENDUDUKAN
19	UURI NO 35 TH 2014	PERUBAHAN PEREMPUAN DAN ANAK
20	UURI NO 14 TH 2008	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
21	PERKAP NO 7 TH 2013	PENDAPAT DI MUKA UMUM
22	UURI NO 20 TH 2001	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
23	UURI NO 8 TH 1999	PERLINDUNGAN KONSUMEN
24	UURI NO 11 TH 2008	ITE
25	UURI NO 28 YH 2014	HAK CIPTA
26	UURI NO 40 TH 1999	PERS
27	UURI NO 25 TH 2003	PENCUCIAN UANG
28	UURI NO 32 TH 2002	PENYIARAN
29	UURI NO 15 TH 2001	MERK
30	PERKAP NO 1 TH 2009	PENGGUNAAN KEKUATAN DLM TINDAKAN KEPOLISIAN
31	PERKABA RESKRIM NO 1 TH 2014	PERENCANAAN PENYIDIKAN TP
32	PERKABA RESKRIM NO 2 TH 2014	PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TP
33	PERKABA RESKRIM NO 3 TH 2014	PELAKSANAAN PENYIDIKAN TP
34	PERKABA RESKRIM NO 4 TH 2014	PENGAWASAN PENYIDIKAN TP
35	PERKAP NO 8 TH 2009	IMPLENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM
36	PERKAP NO 14 TH 2012	MANAJEMEN SIDIK TP
37	PERKAP NO 10 TH 2009	TATA CARA PERMINTAAN RIKSA TKP DAN BARBUK
38	PERKAP NO 6 TH 2010	MANAJEMEN PENYIDIKAN BAGI PPNS
39	PERKAP NO 20 TH 2010	KORWASBIN PENYIDIKAN PPNS
40	PERKAP NO 15 TH 2006	KODE ETIK PROFESI PENYIDIK POLRI
41	PERKAP NO 10 TH 2010	TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI
42	PERKAP NO 12 TH 2009	WASDAL PENANGANAN PERKARA PIDANA
43	SOP KABARESKRIM TH 2009	SISTEM PENGAWASAN PENYIDIKAN ELEKTRONIK (SPPe)
44	SOP KABARESKRIM TH 2009	PEDOMAN PENANGANAN DUMAS
45	PERKAP NO 4 TH 2015	PERAWATAN TAHANAN
46	PERKAP NO 15 TH 2007	TULISAN DINAS
47	PERKAP NO 11 TH 2013	MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
48	PERKAP NO 10 TH 2007	OTK UNIT PPA
49	PERKAP NO 7 TH 2012	PENDAPAT DIMUKA UMUM
50	PERKAP NO 8 TH 2007	POLMAS
51	PERKAP NO 16 TH 2007	TATA NASKAH
52	PERKAP NO 21 TH 2011	SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN
53	PERKAP NO 22 TH 2011	ADMINISTRASI PERWABKEU POLRI
54	PERKAP NO 26 TH 2011	DIKLAT PPNS
55	PERKAP NO 16 TH 2011	MANAJEMEN KINERJA
56	PERKAP NO 6 TH 2011	TUNJANGAN KINERJA
57	PERKAP NO 7 TH 2008	PEDOMAN DASAR STRATEGI RUANG PELAYANAN KHUSUS
58	PERKAP NO 9 TH 2008	TATA CARA PENYELENGGARAAN YAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
59	PERKAP NO 3 TH 2009	SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
60	PERKAP NO 7 TH 2009	SISTEM LAPORAN GANGGUAN KAMTIBMAS
61	PERKAP NO 10 TH 2009	TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TKP
62	PERKAP NO 17 TH 2009	MANAJEMEN PENANGGULAN BENCANA
63	PERKAP NO 5 TH 2010	TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
64	PERKAP NO 8 TH 2010	TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA
65	PERKAP NO 11 TH 2010	PENANGANAN PENJINAKAN BOM
66	PERKAP NO 12 TH 2010	TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
67	PERKAP NO 14 TH 2010	PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIOAKTIF
68	PERKAP NO 15 TH 2010	PENYELENGGARAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL POLRI
69	PERKAP NO 16 TH 2010	TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN POLRI
70	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 001 TH 2013	PENERIMAAN LP
71	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 002 TH 2013	PENYIDIKAN
72	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 003 TH 2013	PEMANGGILAN
73	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 004 TH 2013	PEMERIKSAAN
74	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 005 TH 2013	SELRA
75	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 006 TH 2013	PENYITAAN
76	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 007 TH 2013	PENGGELEDAHAN
77	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 008 TH 2013	PENANGKAPAN
78	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 009 TH 2013	PENAHANAN
79	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 010 TH 2013	KELOLA DAN SIMPAN BARBUK
80	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 011 TH 2013	OLAH TKP
81	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 012 TH 2013	NASKAH DINAS
82	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 013 TH 2013	PENGAJUAN GAR LIDIK SIDIK
83	SOP KABARESKRIM TH 2010	PENANGANAN DAN YAN TERHADAP SAKSI
84	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 014 TH 2013	KRING RESERSE
85	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 002 TH 2013	PENYIDIKAN
86	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 003 TH 2013	PEMANGGILAN
87	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 004 TH 2013	PEMERIKSAAN
88	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 005 TH 2013	SELRA
89	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 006 TH 2013	PENYITAAN
90	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 007 TH 2013	PENGGELEDAHAN
91	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 008 TH 2013	PENANGKAPAN
92	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 009 TH 2013	PENAHANAN
93	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 010 TH 2013	PENANGANAN BARBUK
94	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 011 TH 2013	OLAH TKP
95	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 012 TH 2013	NASKAH DINAS
96	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 013 TH 2013	ANGGARAN LIDIK SIDIK
97	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 014 TH 2013	REKONSTRUKSI

Selengkapnya...

SP2HP - LP/2420/X/2013/JBR/POLRESTABES

Selengkapnya...

SP2HP - LP/2562/X/2013/JBR/POLRESTABES

Selengkapnya...

Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum; hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964), yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
Urutannya adalah sebagai berikut :


1. Hukum perdata Indonesia
2. Hukum pidana Indonesia
3. Hukum tata negara
4. Hukum tata usaha (administrasi) negara
5. Hukum acara perdata Indonesia
6. Hukum acara pidana Indonesia
     6.1 Asas dalam hukum acara pidana
7. Hukum antar tata hukum
8. Hukum adat di Indonesia
9. Hukum Islam di Indonesia
10. Istilah hukum
     10.1 Advokat
     10.2 Advokat dan pengacara
     10.3 Konsultan hukum
     10.4 Jaksa dan polisi
11. Lihat pula
12. Rujukan
13. Pranala luar

Disini kami tidak akan membahas definisi satu-persatu dari urut-urutan di atas, namun kami telah menyediakan Kitab Undang-undang dalam bentuk file yang dapat Anda download, sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), dan
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selengkapnya...