Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum; hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964), yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
Urutannya adalah sebagai berikut :


1. Hukum perdata Indonesia
2. Hukum pidana Indonesia
3. Hukum tata negara
4. Hukum tata usaha (administrasi) negara
5. Hukum acara perdata Indonesia
6. Hukum acara pidana Indonesia
     6.1 Asas dalam hukum acara pidana
7. Hukum antar tata hukum
8. Hukum adat di Indonesia
9. Hukum Islam di Indonesia
10. Istilah hukum
     10.1 Advokat
     10.2 Advokat dan pengacara
     10.3 Konsultan hukum
     10.4 Jaksa dan polisi
11. Lihat pula
12. Rujukan
13. Pranala luar

Disini kami tidak akan membahas definisi satu-persatu dari urut-urutan di atas, namun kami telah menyediakan Kitab Undang-undang dalam bentuk file yang dapat Anda download, sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), dan
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selengkapnya...

Kumpulan Undang-undang Tahun 2011

Kumpulan Undang-undang Tahun 2011

Untuk melakukan download file-nya, silahkan klik disini atau dapat juga dengan meng-klik Judul di atas. di bawah ini :

 

 

 

No	Nama	Tentang
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2011	Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
2.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik .
3.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2011	Transfer Dana.
4.	Undang-Undang No. 4 Tahun 2011	Informasi Geospasial.
5.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2011	Akuntan Publik .
6.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	Keimegrasian.
7.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2011	Mata Uang.
8.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
9.	Undang-Undang No. 9 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
10.	Undang-Undang No. 10 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
12.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2011	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
13.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2011	Penanganan Fakir Miskin.
14.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2011	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
15.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2011	Penyelengara Pemilihan Umum.
16.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2011	Bantuan Hukum.
17.	Undang-Undang No. 17 Tahun 2011	Intelijen Negara.
18.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial .
19.	Undang-Undang No. 19 Tahun 2011	Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (KONVENSI Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
20.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2011	Rumah Susun.
21.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2011	Otoritas Jasa Keuangan.
22.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2011	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
23.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	Pengelolaan Zakat.
24.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2011	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selengkapnya...

Kumpulan Undang-undang Tahun 2012

Kumpulan Undang-undang Tahun 2012

Untuk melakukan download file-nya, silahkan klik disini atau dapat juga dengan meng-klik Judul di atas. di bawah ini :

No	Nama	Tentang
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2012	Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Confrehensive Nuclear-Test-Ban Treaty).
2.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2012	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters).
4.	Undang-Undang No. 4 Tahun 2012	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
5.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2012	Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (KONVENSI Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme).
6.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2012	Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (KONVENSI Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya).
7.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial.
8.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2012	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9.	Undang-Undang No. 9 Tahun 2012	Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (PROTOKOL Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).
10.	Undang-Undang No. 10 Tahun 2012	Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (PROTOKOL Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak).
11.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak.
12.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
13.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2012	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
15.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2012	Veteran Republik Indonesia.
16.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2012	Industri Pertahanan

 

Selengkapnya...