Alokasi Anggaran Sat Reskrim 2019

Alokasi Anggaran Lidik-Sidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Tahun Anggaran (TA) 2019 adalah sebesar Rp. 3.791.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). Sesuai dengan Dasar Petikan DIPA Nomor : SP DIPA-060.01.2.642822/2019, tanggal 05 Desember 2018. Untuk rincian lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Selengkapnya...

Anggaran Lidik-Sidik TA. 2019

Alokasi Anggaran Lidik-Sidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Tahun Anggaran (TA) 2019 adalah sebesar Rp. 3.791.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
Sesuai dengan Dasar Petikan DIPA Nomor : SP DIPA-060.01.2.642822/2019, tanggal 05 Desember 2018.
Untuk rincian lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Selengkapnya...

Anggaran Lidik-Sidik Sat Reskrim

ALOKASI ANGGARAN
SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRES KOTA BESAR BANDUNG T.A. 2016

DASAR PETIKAN DIPA

NOMOR : SP-DIPA-060.01.2.642822/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015

Selengkapnya...

Standard Operating Procedure (SOP)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG

Notes :

Bagi Anda yang membutuhkan untuk download isi PILUN, silahkan klik pada links masing-masing ISI PILUN tersebut.

DAFTAR PIRANTI LUNAK (PILUN)
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES BANDUNG

NO	NO PILUN	ISI PILUN (bisa diunduh)
1	UURI NO 73 TH 1958 KUHP	KUHP
2	PP NO 58 TH 2010	PERUBAHAN KUHAP
3	UURI NO 2 TH 2002	POLRI
4	UU 13 TH 2006	PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
5	UU DARURAT NO 12 TH 1951	SAJAM , SENPI & HANDAK
6	UURI NO 14 TH 2009	PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK
7	UURI NO 16 TH 2011	BANTUAN HUKUM
8	UURI NO 41 TH 1999	KEHUTANAN
9	UURI NO 23 TH 1992	KESEHATAN
10	UURI NO 7 TH 2012	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
11	UURI NO 2 TH 2012	PENGADAAN TANAH BAGI KEP UMUM
12	UURI NO 32 TH 2009	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
13	UURI NO 1 TH 1974	PERKAWINAN
14	UURI NO 11 TH 2011	PERUMAHAN PEMUKIMAN
15	UURI NO 11 TH 2012	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
16	UURI NO 20 TH 2008	USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
17	UURI NO 42 TH 1999	JAMINAN FIDUSIA
18	UURI NO 24 TH 2013	ADMIN KEPENDUDUKAN
19	UURI NO 35 TH 2014	PERUBAHAN PEREMPUAN DAN ANAK
20	UURI NO 14 TH 2008	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
21	PERKAP NO 7 TH 2013	PENDAPAT DI MUKA UMUM
22	UURI NO 20 TH 2001	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
23	UURI NO 8 TH 1999	PERLINDUNGAN KONSUMEN
24	UURI NO 11 TH 2008	ITE
25	UURI NO 28 YH 2014	HAK CIPTA
26	UURI NO 40 TH 1999	PERS
27	UURI NO 25 TH 2003	PENCUCIAN UANG
28	UURI NO 32 TH 2002	PENYIARAN
29	UURI NO 15 TH 2001	MERK
30	PERKAP NO 1 TH 2009	PENGGUNAAN KEKUATAN DLM TINDAKAN KEPOLISIAN
31	PERKABA RESKRIM NO 1 TH 2014	PERENCANAAN PENYIDIKAN TP
32	PERKABA RESKRIM NO 2 TH 2014	PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TP
33	PERKABA RESKRIM NO 3 TH 2014	PELAKSANAAN PENYIDIKAN TP
34	PERKABA RESKRIM NO 4 TH 2014	PENGAWASAN PENYIDIKAN TP
35	PERKAP NO 8 TH 2009	IMPLENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM
36	PERKAP NO 14 TH 2012	MANAJEMEN SIDIK TP
37	PERKAP NO 10 TH 2009	TATA CARA PERMINTAAN RIKSA TKP DAN BARBUK
38	PERKAP NO 6 TH 2010	MANAJEMEN PENYIDIKAN BAGI PPNS
39	PERKAP NO 20 TH 2010	KORWASBIN PENYIDIKAN PPNS
40	PERKAP NO 15 TH 2006	KODE ETIK PROFESI PENYIDIK POLRI
41	PERKAP NO 10 TH 2010	TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI
42	PERKAP NO 12 TH 2009	WASDAL PENANGANAN PERKARA PIDANA
43	SOP KABARESKRIM TH 2009	SISTEM PENGAWASAN PENYIDIKAN ELEKTRONIK (SPPe)
44	SOP KABARESKRIM TH 2009	PEDOMAN PENANGANAN DUMAS
45	PERKAP NO 4 TH 2015	PERAWATAN TAHANAN
46	PERKAP NO 15 TH 2007	TULISAN DINAS
47	PERKAP NO 11 TH 2013	MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
48	PERKAP NO 10 TH 2007	OTK UNIT PPA
49	PERKAP NO 7 TH 2012	PENDAPAT DIMUKA UMUM
50	PERKAP NO 8 TH 2007	POLMAS
51	PERKAP NO 16 TH 2007	TATA NASKAH
52	PERKAP NO 21 TH 2011	SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN
53	PERKAP NO 22 TH 2011	ADMINISTRASI PERWABKEU POLRI
54	PERKAP NO 26 TH 2011	DIKLAT PPNS
55	PERKAP NO 16 TH 2011	MANAJEMEN KINERJA
56	PERKAP NO 6 TH 2011	TUNJANGAN KINERJA
57	PERKAP NO 7 TH 2008	PEDOMAN DASAR STRATEGI RUANG PELAYANAN KHUSUS
58	PERKAP NO 9 TH 2008	TATA CARA PENYELENGGARAAN YAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
59	PERKAP NO 3 TH 2009	SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
60	PERKAP NO 7 TH 2009	SISTEM LAPORAN GANGGUAN KAMTIBMAS
61	PERKAP NO 10 TH 2009	TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TKP
62	PERKAP NO 17 TH 2009	MANAJEMEN PENANGGULAN BENCANA
63	PERKAP NO 5 TH 2010	TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
64	PERKAP NO 8 TH 2010	TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA
65	PERKAP NO 11 TH 2010	PENANGANAN PENJINAKAN BOM
66	PERKAP NO 12 TH 2010	TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
67	PERKAP NO 14 TH 2010	PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIOAKTIF
68	PERKAP NO 15 TH 2010	PENYELENGGARAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL POLRI
69	PERKAP NO 16 TH 2010	TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN POLRI
70	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 001 TH 2013	PENERIMAAN LP
71	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 002 TH 2013	PENYIDIKAN
72	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 003 TH 2013	PEMANGGILAN
73	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 004 TH 2013	PEMERIKSAAN
74	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 005 TH 2013	SELRA
75	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 006 TH 2013	PENYITAAN
76	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 007 TH 2013	PENGGELEDAHAN
77	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 008 TH 2013	PENANGKAPAN
78	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 009 TH 2013	PENAHANAN
79	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 010 TH 2013	KELOLA DAN SIMPAN BARBUK
80	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 011 TH 2013	OLAH TKP
81	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 012 TH 2013	NASKAH DINAS
82	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 013 TH 2013	PENGAJUAN GAR LIDIK SIDIK
83	SOP KABARESKRIM TH 2010	PENANGANAN DAN YAN TERHADAP SAKSI
84	SOP KAPOLRESTABES BDG NO 014 TH 2013	KRING RESERSE
85	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 002 TH 2013	PENYIDIKAN
86	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 003 TH 2013	PEMANGGILAN
87	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 004 TH 2013	PEMERIKSAAN
88	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 005 TH 2013	SELRA
89	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 006 TH 2013	PENYITAAN
90	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 007 TH 2013	PENGGELEDAHAN
91	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 008 TH 2013	PENANGKAPAN
92	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 009 TH 2013	PENAHANAN
93	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 010 TH 2013	PENANGANAN BARBUK
94	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 011 TH 2013	OLAH TKP
95	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 012 TH 2013	NASKAH DINAS
96	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 013 TH 2013	ANGGARAN LIDIK SIDIK
97	PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 014 TH 2013	REKONSTRUKSI

Selengkapnya...

SP2HP - LP/2420/X/2013/JBR/POLRESTABES

Selengkapnya...

SP2HP - LP/2562/X/2013/JBR/POLRESTABES

Selengkapnya...

Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum; hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964), yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
Urutannya adalah sebagai berikut :


1. Hukum perdata Indonesia
2. Hukum pidana Indonesia
3. Hukum tata negara
4. Hukum tata usaha (administrasi) negara
5. Hukum acara perdata Indonesia
6. Hukum acara pidana Indonesia
     6.1 Asas dalam hukum acara pidana
7. Hukum antar tata hukum
8. Hukum adat di Indonesia
9. Hukum Islam di Indonesia
10. Istilah hukum
     10.1 Advokat
     10.2 Advokat dan pengacara
     10.3 Konsultan hukum
     10.4 Jaksa dan polisi
11. Lihat pula
12. Rujukan
13. Pranala luar

Disini kami tidak akan membahas definisi satu-persatu dari urut-urutan di atas, namun kami telah menyediakan Kitab Undang-undang dalam bentuk file yang dapat Anda download, sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), dan
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selengkapnya...

Kumpulan Undang-undang Tahun 2011

Kumpulan Undang-undang Tahun 2011

Untuk melakukan download file-nya, silahkan klik disini atau dapat juga dengan meng-klik Judul di atas. di bawah ini :

 

 

 

No	Nama	Tentang
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2011	Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
2.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik .
3.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2011	Transfer Dana.
4.	Undang-Undang No. 4 Tahun 2011	Informasi Geospasial.
5.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2011	Akuntan Publik .
6.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	Keimegrasian.
7.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2011	Mata Uang.
8.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
9.	Undang-Undang No. 9 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
10.	Undang-Undang No. 10 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
12.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2011	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
13.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2011	Penanganan Fakir Miskin.
14.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2011	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
15.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2011	Penyelengara Pemilihan Umum.
16.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2011	Bantuan Hukum.
17.	Undang-Undang No. 17 Tahun 2011	Intelijen Negara.
18.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial .
19.	Undang-Undang No. 19 Tahun 2011	Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (KONVENSI Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
20.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2011	Rumah Susun.
21.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2011	Otoritas Jasa Keuangan.
22.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2011	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
23.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	Pengelolaan Zakat.
24.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2011	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selengkapnya...

Kumpulan Undang-undang Tahun 2012

Kumpulan Undang-undang Tahun 2012

Untuk melakukan download file-nya, silahkan klik disini atau dapat juga dengan meng-klik Judul di atas. di bawah ini :

No	Nama	Tentang
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2012	Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Confrehensive Nuclear-Test-Ban Treaty).
2.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2012	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2012	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters).
4.	Undang-Undang No. 4 Tahun 2012	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
5.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2012	Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (KONVENSI Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme).
6.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2012	Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (KONVENSI Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya).
7.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial.
8.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2012	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9.	Undang-Undang No. 9 Tahun 2012	Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (PROTOKOL Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).
10.	Undang-Undang No. 10 Tahun 2012	Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (PROTOKOL Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak).
11.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak.
12.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
13.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2012	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
15.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2012	Veteran Republik Indonesia.
16.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2012	Industri Pertahanan

 

Selengkapnya...

Reformasi Birokrasi Polri Sat Reskrim

REFORMASI BIROKRASI POLRI GEL II TAHUN 2011 – 2014
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES BANDUNG

I. DASAR

1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Polri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
3. Road Map Reformasi Birokrasi Polri.

II. PENGERTIAN

Reformasi Birokrasi Polri adalah suatu usaha untuk melakukan pembaharuan dan oerubahan yang mendasar terhadap sistem birokrasi yang berlaku pada lingkungan organisasi Polri yang dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

III. TUJUAN

1. Secara Umum
Membentuk profil dan perilaku aparatur Polri :

• Yang berintegritas tinggi
• Yang berproduktivitas tinggi.
• Yang mampu memberikan pelayanan prima.

2.   Secara Khusus

• Birokrasi yang bersih
• Birokrasi yang efisien dan produktif
• Birokrasi yang transparan
• Birokrasi yang melayani
• Birokrasi yang akuntabel

IV. SASARAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

V. 8 (DELAPAN) AREA PROGRAM PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

1. Program penguatan Organisasi
2. Program Penataan Tatalaksana
3. Program Penataan peratutan perundang – undangan
4. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5. Program penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Program Manajemen Perubahan.
7. Program Penguatan Pengawasan
8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

VI. REFORMASI BIROKRASI POLRI BIDANG RESKRIM :

Quick Wins di bidang Reskrim adalah Pelayanan pengaduan Komplain Masyarakat dengan alasan masyarakat masih kurang puas terhadap penanganan perkara yang telah dilaporkan kepada Polri sehingga dengan adanya pelayanan pengaduan komplain tersebut diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan kinerja Reskrim yang lebih Profesional, transparan dan akuntabel.

Selengkapnya...

Sejarah Singakat Reskrim Polrestabes Bandung

1. Pendahuluan

Sejarah terbentuknya Satuan Reserse tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Namun sayangnya, Admin tidak memiliki catatan secara detail mengenai sejarah tersebut, maka sebagai gambaran akan di jelaskan secara garis besarnya saja tentang terbentuknya SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES BANDUNG. Polrestabes Bandung menempati bangunan yang berdiri di Jalan Merdeka No. 18 - 20 Kota Bandung, dimana pada tanggal 23 Mei Tahun 1866 bangunan tersebut diresmikan sebagai sekolah guru (Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijers). Gedung tersebut didirikan atas inisiatif seorang kebangsaan Belanda yang bernama K. F. Hole, pada saat itu, beliau menjabat sebagai Adiministatur perkebunan The Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong Garut.
Tokoh-tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution dan Otto Iskandardinata pernah mengenyam pendidikan di sekolah guru ini. Nama Polrestabes Bandung sendiri baru muncul pada tahun 1966 dimana pada saat itu belum ada polsek-polsek seperti sekarang ini, dengan nama Komtabes Bandung atau lebih dikenal dengan nama KOMTABES, dengan mempunyai 4 pembagian tugas yang terdiri dari:

1. Seksi I di Alun-alun Bandung
2. Seksi II di Sawung Galing
3. Seksi III di Pasirkaliki
4. Seksi IV di Simpang Lima

2. Awal terbentuknya Satuan Reserse Polrestabes Bandung

Seksi I Komtabes inilah yang menjadi awal mulanya terbentuk Satuan Reserse, dimana pada saat itu sebagai satuan yang menangani masalah kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kotamadya Bandung. Satuan ini mempunyai reputasi yang cukup membanggakan dalam mengungkap perkara-perkara besar yang salah satunya menjadi trending topic pada masa itu adalah penangkapan tersangka curas MAT PECI, salah seorang pelaku Pencurian dengan Kekerasan (Curas) yang sulit ditangkap dan sangat ditakuti masyarakat, karena dengan berbagai aksi-aksinya dalam melakukan perampokan. Komandan Sat Serse (DANSAT SERSE) nya pada saat itu adalah Mayor Pol TONI SUGIARTO.
Kantor Seksi I pada saat itu berada di Jl. Dalem Kaum Bandung (Sekarang Plaza Dalem Kaum) sampai dengan tahun 1978. Kemudian pada 01 Juli 1978, Seksi I Komtabes Bandung pindah ke Jl. Merdeka No. 18-20 Bandung seiring dengan bergantinya nama Komtabes 86 Bandung menjadi Poltabes Bandung dan Seksi I pun berganti nama menjadi Satuan Reserse, namun Satuan ini lebih dikenal dengan sebutan SATRES Jalan Jawa, mengingat lokasi Kantornya yang menghadap ke Jalan Jawa Kota Bandung.
Dalam melaksanakan tugasnya serta memudahkan wasdal maka Satuan Reserse terdiri dari unit unit sesuai kebutuhan pada saat itu yang terdiri 5 Unit yang menangani Tindak Pidana Umum , 1 Unit yang menangani Tindak Pidana Narkotika dan Susila dan 1 Unit yang menangani masalah Tindak pidana Ekonomi. Namun sesuai dengan tuntutan serta dinamika tugas yang berkembang dimasyarakat maka Unit-Unit ini juga beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu:

1. Unit Resum, menangani Tindak Pidana Umum
2. Unit Udpal, Menangani Tindak Pidana Uang dan Dokumen Palsu
3. Unit Tipiter dan Korwas PPNS, Menangani Tindak Pidana Tertentu dan Perkara yang ditangani oleh PPNS
4. Unit Ekonomi, Menangani Tindak Pidana Ekonomi
5. Unit Ranmor, menangani Tindak kejahatan yang berkaitan dengan Curanmor dan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor
6. Unit Narkotika, Menangani Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
7. Unit Jatanras, Menangani tindak pidana kejahatan dengan kekerasan

Selain Unit-unit opsnal Satuan Reserse juga mempunyai unit identifikasi yang bertugas memberikan bantuan teknis dalam mengungkap perkara secara Scientific Crime (Olah TKP, menemukan dan mengambil sidik jari laten di TKP, dll), kemudian berdasarkan Skep Kapolri pada tahun 1999 dibentuk unit khusus yang menangani Anak dan Perempuan sebagai korban kejahatan serta tindak pidana KDRT. Pada tahun 2002 perubahan terhadap struktur Organisasi Polri dimana Satuan Reserse dibagi menjadi dua Satuan yaitu :

1. Satuan Reserse Kriminal, yang menangani tindak pidana umum
2. Satuan Reserse Narkoba, menangani Tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang

Masing-masing Satuan tersebut secara struktur organisasi berdiri sendiri dengan dipimpin oleh Kepala Satuan (disingkat Kasat) dengan pangkat Pamen (AKBP). Selanjutnya pada bulan Juli 2010 Struktur Organisasi Polwiltabes Bandung berubah menjadi Polrestabes Bandung namun Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba tidak mengalami perubahan, hanya mako Sat Narkoba yang tadinya berada satu atap dengan Sat Reskrim pindah menempati ex mako Polresta Bandung Barat di Jl. Sukajadi Bandung . Gedung Satuan Reserse Kriminal yang saat ini digunakan diresmikan penggunaannya pada 1 Juli 1978 oleh Kadapol VIII Jabar/LLB MAYJEN DRS. MURYONO.

Selengkapnya...

SP2HP Online Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) diberikan oleh Penyidik kepada pihak yang tengah berperkara, guna mengetahui sejauhmana perkara tesebut ditangani oleh Penyidik yang bersangkutan, baik mengenai hambatan-hambatan yang dialami maupun hal-hal lainnya selama dalam proses penyidikan dilakukan.
Hal ini berguna agar pelapor dapat mengetahui perkembangan penyidikan yang kami lakukan. Anda sebagai pengunjung situsdapat memanfaatkan SP2HP Online ini sebagai sarana mencari informasi perkembangan hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung.

SP2HP diberikan/dikirimkan terhadap yang berberkara (Pelapor), selama proses penyidikan sampai dengan perkara tersebut dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), hingga Berkas Perkara dinyatakan telah lengkap (P-21) oleh JPU. Pengirimannya dilaksanakan, baik melalui surat biasa atau menggunakan media Teknologi Informasi secara online, yaitu melalui:
email: reskrim.polrestabesbdg@yahoo.com
website: http://reskrim-restabesbandung.blogspot.com
Hotline Number : 022-4206524

Apakah Anda telah melakukan hal ini?

Untuk dapat meng-akses Laporan SP2HP Online Anda (secara spesifik), dalam arti Perkembangan Perkara Anda yang sedang kami tangani. Anda diwajibkan untuk menjadi Anggota dan memiliki Akun di situs kami, kemudian Anda diwajibkan pula untuk mengisi Buku Tamu SP2HP Online.

Terima kasih anda telah memanfaatkan Sistem Informasi SP2HP Online Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ajukan melalui Menu Kontak

Selengkapnya...

Reskrim Jajaran Polrestabes Bandung

Daftar Nama Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Bandung Jajaran berikut nomor telepon dan alamatnya, di bawah ini

NO	NAMA POLSEK	NO TLP	ALAMAT
1.	POLSEKTA SUKASARI	2013179	JL. GEGER KALONG
2.	POLSEKTA CICENDO	6011503	JL. PASIR KALIKI
3.	POLSEKTA ANDIR	6012062	JL. SARITEM
4.	POLSEKTA ASTANA ANYAR	5204769	JL. ASTANA ANYAR
5.	POLSEKTA BOJONGLOA KALER	6037706	KOMP. KOPO KENCANA (LINGSEL)
6.	POLSEKTA BOJONGLOA KIDUL	5211082	JL. PETA (LINGSEL)
7.	POLSEKTA BABAKAN CIPARAY	6015345	KOMP. SUMBER SARI
8.	POLSEKTA BANDUNG KULON	6011554	JL. HOLIS
9.	POLSEKTA CIDADAP	2013521	JL. SETIA BUDHI
10.	POLSEKTA COBLONG	2502532	JL. CISITU BARU
11.	POLSEKTA BANDUNG WETAN	4205162	JL. CIHAPIT
12.	POLSEKTA SUMUR BANDUNG	4235675	JL. STASIUN TIMUR
13.	POLSEKTA REGOL	5202169	JL. MOCH. TOHA
14.	POLSEKTA LENGKONG	7300958	JL. BUAH BATU
15.	POLSEKTA KIARA CONDONG	7312219	JL. KIARACONDONG
16.	POLSEKTA CIBEUNYING KALER	2504137	JL. SUCI
17.	POLSEKTA CIBEUNYING KIDUL	7271128	JL. AHMAD YANI (CICAHEUM)
18.	POLSEKTA ANTAPANI	7208467	JL. AH NASUTION
19.	POLSEKTA ARCAMANIK	7805022	JL. CICUKANG
20.	POLSEKTA UJUNG BERUNG	7831953	JL. ALUN ALUN UJUNG BERUNG
21.	POLSEKTA PANYILEUKAN	7803399, 7810348	JL. CIBIRU
22.	POLSEKTA BDG KIDUL	7508122	JL. PARAKAN
23.	POLSEKTA BUAH BATU	7565727	JL. MARGACINTA
24.	POLSEKTA RANCASARI	7511153	JL. RIUNG BANDUNG
25.	POLSEKTA GEDE BAGE		KOMP. ADIPURA
26.	POLSEKTA SUKAJADI	2031615	JL. SUKAJADI
27.	POLSEKTA CINAMBO	73944380	KOMP. PINUS REGENCY

Selengkapnya...